AG.ID – Nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bengkulu khususnya para ASN terkait pembayaran TPP semakin tak jelas.
Setelah tak dibayarkan pemda kota sejak Juli lalu, malah sangat mungkin jika pembayaran TPP bakal dipangkas 50 persen.
Hal itu merupakan dampak dari tingginya nilai target PAD yang ditetapkan sekitar Rp328 miliar, namun hingga saat ini per Oktober 2023 baru terealisasi sekitar 35 persen saja.
Bukannya merasionalisasi anggaran kegiatan fisik khsususnya di pembangunan Kota Merah-Putih, Pemda Kota malah memilih memangkasan TPP ASN sebagai solusi agar program kegiatan dan pembangunan tetap berjalan.
Kondisi ini sebelumnya pernah menjadi kekhawatiran H Ariyono Gumay selaku anggota Banggar DPRD Kota dengan memberikan sikap penolakan terhadap kenaikan target PAD yang dirancang Pemkot Bengkulu karena dinilai tanpa kajian yang jelas.
” Pada pembahasan APBD Murni 2023, kita sudah mengingatkan Pemda Kota untuk melakukan kajian sebelum menetapkan PAD yang terlalu tinggi. Karena konsekuensinya kalau tidak terealisasi akan menyulitkan pada saat rasionalisasi. Dan itu terbukti pada saat ini,” kata Ariyono Gumay.
Terbukti, kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan dan kondisi itulah yang dialami pemda kota saat ini. Akibat tingginya target PAD dan minimnya realisasi, maka kemampuan keuangan daerah tak bisa membayarkan TPP ASN sepenuhnya sesuai perda yang telah dibuat.
“Nah inilah dampak yang saya khawatirkan dulu saat menolak kenaikan target PAD. Akhirnya yang dirugikan kan ASN, Pemda malah gak mau mengurangi kegiatan dan pembangunan, lebih baik bagi mereka TPP ASN yang dirasionalisasi, bagi saya itu cukup kejam,” tambah Ariyono.
“Juga pada saat pembahasan APBD-P 2023, saya sudah sampaikan silahkan lakukan rasionalisasi tapi jangan di anggaran belanja pegawai, yakni TPP. Karena kasihan itu hak mereka, banyak ASN yang menggantungkan hidupnya di TPP karena gaji sudah habis untuk kebutuhan dan cicilan,” sambung Ariyono Gumay.
Mirisnya lagi, setelah TPP dihutangi atau tak dibayarkan sejak Juli, pada kepemimpinan Pj Walikota bukannya mendapat angin segar malah TPP bakal dipangkas 50 persen atau akan dibayarkan full 100 persen namun TPP hanya dibayar 3 bulan saja.
Tentunya visi misi walikota sebelumnya Helmi-Dedy yang katanya ingin membuat seluruh masyarakat bahagia sangat bertolak belakang dengan keadaan yang dialami PNS saat ini. Terlebih lagi, sebagian besar PNS menggantungkan kebutuhan biaya keluarganya di TPP. (*)
